NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

APABILA DIBUKA

MANFAAT APABILA DI TUTUP

1

Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.

- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)

-

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan jh

Sampai dengan telah diverivikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

2

Proses pengangkatan perangkat desa

• UU No. 23 Th 2014 tentang Pemerintah

Daerah jo UU No. 12 Tahun 2008;

• PP No. 19 Th 2006 tentang Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

• Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j

Tidak terbatas

(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap

(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

3

Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades

• UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2)
• Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j

Tidak terbatas

(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap

(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

4

Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya

• Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD;
• UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
• Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j

Setelah selesainya audit

Tidak seseuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan

Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan